Pandangan Terhadap Birokrasi

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

          Istilah birokrasi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Birokrasi sendiri merupakan alat pemerintah untuk menyediakan pelayananan publik,perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan.Pada dasarnya pelaksanaan birokrasi setiap negara berbeda-beda hal ini yakni tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara.

            Pelaksanaan birokrasi antara negara maju dengan negara berkembang juga berbeda. Kalau di negara maju pelaksanaan birokrasi sudah cukup terlaksana dengan baik,hal ini dapat terlihat dari penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakatnya seperti pengadaan barang dan jasa terutama dalam bidang transportasi, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, dan penyediaan pendidikan gratis.

Sedangkan kalau di negara berkembang pelaksanaan birokrasi ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini karena karena pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi geografis, sumber daya manusia, sumber penerimaan, dan teknologi informasi.

1.2.Rumusan Masalah

          Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan makalah ini adalah tentang bagaimana pandangan terhadap birokrasi serta perbandingannya dengan kasus.

1.3. Tujuan Penulisan

            Tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadap birokrasi serta perbandingannya dengan kasus.Kemudian untuk mengetahui solusi terhadap jalannya birokrasi di indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

Pandangan Terhadap Birokrasi di  Indonesia Serta Perbandingannnya dengan Kasus

Birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Birokrasi memiliki fungsi,peran dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahannya dalam rangka mencapai visi , misi , tujuan, dan program yang telah ditetapkan.

Birokrasi sendiri merupakan alat pemerintah untuk menyediakan pelayananan publik,perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan.Pada dasarnya pelaksanaan birokrasi setiap negara berbeda-beda hal ini yakni tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara.

Pandangan saya terhadap birokrasi di indonesia adalah birokrasi di negara indonesia pada saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan masih banyak yang perlu diperbaiki.Hal ini salah satu disebabkan oleh kurang baiknya mutu pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan selalu tidak efisien dan selalu berbelit-belit dan belum mampu berorientasi terhadap masyarakat.

Contoh kasusnya yang saya ketahui terutama dalam birokrasi pemerintahan di desa-desa secara khususnya di desa saya yang terdapat di tanah karo yakni desa guru benua. Dimana kalau di desa saya birokrasi pemerintahannya tidak jelas,tidak efisien dan selalu berbelit-belit terutama dalam pembuatan KTP dan Kartu Keluarga.Hal ini dapat terjadi salah satunya karena tidak berjalannya fungsi pemerintahan desa dalam birokrasi sebagaimana layaknya dan sebagaimana mestinya.

Dalam pembuatan pengurusan KTP dan Kartu Keluarga di desa saya ini selalu membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya dan penyelesaiannya.Pada awalnya kepala desa sebagai birokrasi pemerintahan di desa mengatakan kalau pengurusan KTP dan Kartu Keluarga itu pasti dan akan selesai dalam waktu seminggu.Padahal yang selalu menjadi kenyataannya adalah KTP dan Kartu Keluarga itu selalu selesai dalam waktu yang lebih dari seminggu,bahkan terkadang tidak selesai dalam waktu sebulan.Padahal dalam pembuatan dan pengurusannya uang selalu dibayar dimuka.Kalau uang tidak kita bayar dimuka maka ia tidak mau turun tangan dan tidak mau melaksanakan tugasnya untuk membuat dan mengurus KTP dan Kartu Keluarga tersebut.

Bukan hanya pembuatan dan pengurusan KTP dan Kartu Keluarga yang kesannya lambat,bahkan pembuatan surat-surat pajak bumi dan bangunan serta segala jenis surat lainnya yang dibutuhkan juga terkesan sangat lambat dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses penyelesaiannya.

Hal ini sungguh menjadi suatu masalah yang perlu diperhatikan dalam birokrasi pemerintahan desa khususnya desa saya bahwa seharusnya birokrasi pemerintah itu efisien,tepat janji dan  tidak berbelit-belit.Birokrasi pemerintah desa seharusnya peduli terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat.Jangan hanya karena masyarakat tidak memiliki uang maka pemerintah desa tidak mau membantu masyarakat dalam pembuatan dan pengurusan KTP dan Kartu Keluarga tersebut.

          Selain itu alasan kedua yang menyebabkan birokrasi pemerintahan di indonesia ini masih buruk dan belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya yaitu karena masih banyaksnya praktik KKN yakni Kolusi,Korupsi dan Nepotisme yang selalu merajalela di negara indonesia kita ini.KKN tersebut tidak hanya dilakukan oleh aparat birokrasi tetapi juga masyarakat luar.Hal ini diakibatkan karena penegakkan hukum yang lemah dan kurang tegas terhadap situasi dan kondisi yang telah terjadi sehingga kemudian menyebabkan kondisi indonesia semakin terpuruk dalam birokrasi.

            Semakin hari semakin banyak kasus KKN  terjadi di negara indonesia ini terutama adalah kasus korupsinya.Selalu saja ada anggota masyarakat indonesia yang bekerja dalam bidang pemerintahan yang melakukan korupsi.Dimana korupsi ini dilakukan oleh oknum-oknum ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.Dan yang menjadi masalahnya  adalah mereka melakukan korupsi itu untuk kepentingan mereka sendiri dan juga untuk dapat memperkaya diri mereka sendiri tanpa memikirkan akibat dari perbuatan yang telah ia lakukan tersebut dikemudian hari.

Solusi terdahap sistem birokrasi yang tejadi di Indonesia pada saat ini adalah adalah perlunya reformasi birokrasi dan kesadaran setiap orang terutama bagi mereka yang bekerja dalam bidang pemerintahan. Reformasi merupakan langkah-langkah perbaikan terhadap kinerja birokrasi. Hal ini perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya pemerintahan yang baik serta bersih di negara indonesia ini.

Target dan sasaran reformasi birokrasi dalam sistem pemerintahan indonesia ini setidaknya ada lima hal. Pertama, terbentuknya birokrasi yang bersih yaitu birokrasi yang anti KKN dan berkurangnya perilaku koruptif pegawai negeri dan pegawai pemerintahan lainnya. Kedua, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Ketiga, birokrasi yang transparan yakni birokrasi yang seluruh kebijakan dan aktivitasnya diketahui masyarakat dan masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Keempat, birokrasi yang melayani, yaitu birokrasi yang tidak minta dilayani, tetapi birokrasi yang melayani masyarakat.Kelima, birokrasi yang terdesentralisasi yaitu kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi kepada pimpinan unit kerja terdepan.

Hadirnya partai politik dalam sistem pemerintahan indonesia berpengaruh pada sistem birokrasi pemerintah yang kemudian menyebabkan susunan birokrasi pemerintah tidak hanya diisi oleh para birokrat karier tetapi juga pejabat politik yang bekerja di bidang pemerintahan.Dominasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi menjadikan mesin birokrasi menjadi sedemikian berat menjalankan fungsinya, birokrasi menghadapi kendala profesionalitas dan dimanfaatkan para politisi demi kepentingan sesaat, dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar, menjunjung kepentingan golongan diatas kepentingan masyarakat.

Selain itu dalam birokrasi Indonesia, nampaknya pendelegasian wewenang masih menjadi masalah. Meskipun struktur birokrasi pada pemerintah Indonesia sudah hirarkis, dalam praktek perincian wewenang menurut jenjang sangat sulit dilaksanankan. Dalam kenyataannya, segala keputusan sangat bergantung pada pimpinan tertinggi dalam birokrasi. Sementara hubungan antar jenjang dalam birokrasi diwarnai oleh pola hubungan pribadi.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh birokrasi di Indonesia ini  adalah kesulitan dalam merumuskan jabatan fungsional. Secara mendasar, jabatan fungsional akan berkembang dengan baik jika di dukung oleh rumusan tugas yang jelas serta spesialisasi dalam tugas dan pekerjaan yang telah dirumuskan secara jelaas pula. Selain itu, masih banyak lagi aspek-aspek lain yang menonjol dalam birokrasi di Indonesia, diantaranya adalah perimbangan dalam pembagian penghasilan, yaitu selisih antara penghasilan pegawai pada jenjang tertinggi dan terendah.

Masalah tentang birokrasi Indonesia umumnya berpusat pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi melihat praktek sehari-hari dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya.

Dalam realitanya, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari teori idealis oleh Weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukkan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya di birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele.

Pola birokrasi yang cenderung sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan masyarakat harus segera ditinggalkan, dan kemudian diarahkan menjadi birokrasi yang terbuka, transparan, professional dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana mestinya. Promosi jabatan yang transparan dan perbaikan kesejahteraan aparat negara yang bekerja di bidang pemerintahan, dan yang sangat penting dan utamanya juga adalah undang undang yang menjadi penegak hukum atas perbaikan tata laksana pemerintahan          harus tegas dan dibuat jelas.

Dilihat dari pelayanan transportasi publik, Indonesia bisa dikatakan kurang memadai. Seperti yang kita ketahui dalam penyediaan transportasi umum masih banyak angkutan umum seperti bus atau angkutan perkotaan, yang sebenarnya sudah tidak layak untuk digunakan namun tetap digunakan karena alasan kekurangan biaya, maka yang terjadi adalah banyak angkutan umum yang memaksakan muatan untuk mengangkut penumpang sementara keselamatan mereka cenderung diabaikan.

Contoh lain dari buruknya pelayanan transportasi adalah pelayanan kereta api, meskipun sekarang sudah tidak seluruhnya milik pemerintah tetap saja pelayanan kereta api kelas ekonomi masih saja kurang memadai karena banyak masyarakat yang naik ke atap kereta api agar tetap bisa menggunakan kereta api sebagai transportasi umum. Padahal sudah jelas, hal itu sangat membahayakan keselamatan para penumpang itu sendiri. Mereka nekat melakukan ini karena harga karcis untuk kereta kelas ekonomi sangat murah dibandingkan dengan kereta jenis lain dan angkutan umum lain seperti bus.

Di Indonesia, pemerintah sebaiknya memperhatikan dan memperbaharui sistem birokrasi yang ada dalam penyediaan pelayanan publik, seperti memperbaiki infrastruktur yang ada, pemerintah juga harus lebih memperhatikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang menggunakan angkutan umum khususnya kereta api.

            Birokrasi menguasai banyak aspek dari hajat hidup masyarakat indonesia. Mulai dari urusan kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga masih sangat besar.Karena semua masyarakat juga membutuhkan adanya birokrasi pemerintahan yang jelas dan tegas.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan:

Birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Birokrasi memiliki fungsi,peran dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahannya dalam rangka mencapai visi , misi , tujuan, dan program yang telah ditetapkan.

Birokrasi sendiri merupakan alat pemerintah untuk menyediakan pelayananan publik,perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan.Pada dasarnya pelaksanaan birokrasi setiap negara berbeda-beda hal ini yakni tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara.

Birokrasi di negara indonesia pada saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurang baiknya mutu pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah kepada masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan selalu tidak efisien dan selalu berbelit-belit dan belum mampu berorientasi terhadap masyarakat.

SARAN:

1.       Pemerintah sebaiknya memperhatikan dan memperbaharui sistem birokrasi yang ada dalam penyediaan pelayanan publik

2.      Sebaiknya birokrasi pemerintah secara terkhusus di desa-desa lebih menghargai waktu dan menepati janji yang telah diberikan

3.      Sebaiknya penegakan terhadap hukum di indonesia ini lebih ditegaskan dan diperbagus supaya tidak ada lagi terdengar kasus-kasus yang melanggar hukum

DAFTAR PUSTAKA

§  http://birokrasidiindonesiairvan.blogspot.com/2010/11/birokrasi-di-indonesia.html

§  http://id.wikipedia.org/wiki/Birokrasi_di_Indonesia

§  http://purnasiwii.blogspot.com/2011/07/fenomena-birokrasi-di-indonesia.html